Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Pemohon Termohon Status Perkara
22/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Utr EVA kepala kepolisian resor metro jakarta utara, cq. kepala satuan reserse kriminal polres metro jakarta utara Pemberitahuan Putusan
Tanggal Pendaftaran Rabu, 28 Okt. 2026
Klasifikasi Perkara Sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa Penggeledahan
Nomor Perkara 22/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Utr
Tanggal Surat Senin, 26 Okt. 2026
Nomor Surat -
Pihak Pertama
NoNama
1EVA
Pihak Kedua
NoNama
1kepala kepolisian resor metro jakarta utara, cq. kepala satuan reserse kriminal polres metro jakarta utara
Pengacara Pihak Kedua
Petitum Permohonan
  1. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

  1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya  menurut hukum Surat Ketetapan Nomor Sp.Tap.Tsk/258/X/RES.1.24/2026/Reskrim tanggal 13 Oktober 2026 atas nama EVA (PEMOHON) yang diterbitkan oleh TERMOHON;
  3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya Proses Penyidikan terhadap PEMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/1102/VI/2025/SPKT/Polres Metro Jakut/Polda Metro Jaya tanggal 15 Juni 2025;
  4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/946/IX/RES.1.24/2026/Satreskrim tanggal 11 September 2026;
  5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan maupun tindakan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penyidikan dan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON, termasuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang dikeluarkan oleh TERMOHON;
  6. Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan putusan praperadilan ini serta menyesuaikan status hukum PEMOHON sebagai akibat langsung dari dinyatakannya penetapan tersangka tidak sah, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku;
  7. Memulihkan segala hak hukum PEMOHON terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh TERMOHON;
  8. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum  (ex aequo et bono).

Pihak Dipublikasikan Ya