1. Mengabulkan permohonan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah pelawan yang beritikad baik dan benar ;
3. Menyatakan Terlawan I belum melaksanakan syarat-syarat sebagaimana diatur dan dietatapkan dalam :

• Akta Gadai Saham 1 dan Akta Gadai Saham 2 serta Akta Kuasa Menjual Saham 1 dan Akta Kuasa Menjual Saham 2 ; Jo.
• Akta Top Up 1 dan Akta Top Up 2 ; Jo.
• Akta Bortocht ;

Sebelum menetapkan Pelawan I Wanprestasi kepada Terlawan I, berdasarkan Dokumen Perjanjian Kredit ;

4. Menyatakan Pelawan I belum Wanprestasi kepada Terlawan berdasarkan Dokumen Perjanjian Kredit ;

5. Menyatakan Terlawan I belum berhak mengajukan eksekusi Hak Tanggungan atas Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.03452/2019 tanggal 25 Juli 2019 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

6. Menetapkan Laporan Penilaian yang dikeluarkan oleh Terlawan IV atas nilai pasar terhadap objek eksekusi/objek lelang (Objek Eksekusi HT) adalah tidak sah dan tidak benar sehingga kedepannya Laporan Penilaian tersebut tidak dapat dipergunakan oleh Terlawan I untuk mengajukan eksekusi Hak Tanggungan dan/atau dijadikan sebagai dokumen pendukung untuk diterbitkannya Penetapan Eksekusi No.15 dan/atau dipakai oleh Terlawan II untuk melakukan lelang atas Objek Eksekusi HT ;

7. Menyatakan :

•    Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.15/Eks.SHT/2023/ PN.Jkt.Utr. berupa keputusan pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan oleh Terlawan atas Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.03452/2019 tanggal 25 Juli 2019 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, adalah tidak sah ;
•    Proses Aanmaning tertanggal 24 Mei 2023 yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Para Pelawan adalah tidak sah ;

8. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menunda pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan oleh Terlawan I atas Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.03452/2019 tanggal 25 Juli 2019 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sampai dengan adanya putusan perkara aquo ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

9. Menghukum Terlawan III untuk TIDAK MELAYANI atau TIDAK MENERIMA tindakan-tindakan yang bersifat administratif sesuai kewenangan yang dimilikinya antara lain, tidak menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk proses lelang, tidak mengeluarkan Surat Keterangan Tidak/Bebas Sengketa, dll terhadap SHGB No.5494 dan SHGB No.5495, sehubungan dengan adanya Eksekusi Hak Tanggungan dan/atau permohonan lelang yang dimohonkan oleh Terlawan I dan/atau Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas nama atau kuasa dari Terlawan I, maupun untuk  lelang-lelang berikutnya ;

10. Menghukum Para Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara perlawanan ini ;

11. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara  aquo ;