PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Bantahan Para PEMBANTAH untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para PEMBANTAH sebagai Para PEMBANTAH yang baik, benar dan jujur serta beritikad baik sehingga Gugatan Bantahan Para PEMBANTAH sudah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh Peralihan Hak dan Akta Jual beli antara Para PEMBANTAH dan Pihak lainnya dengan TERBANTAH II atas tanah seluas 53.605 m  yang terletak di Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
4. Menyatakan bahwa tanah TERBANTAH I yang berasal dari Girik C.169 Persil 23 D.I seluas 440 m, Persil 26 D.II seluas 820 m, Persil 26 D.III seluas 6.520 m dengan total keseluruhan yaitu 7.880 m yang diakui oleh TERBANTAH I, berada diluar tanah milik TERBANTAH II;
5. Menghukum TERBANTAH I untuk membayar ganti rugi kepada Para PEMBANTAH secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:
6. Kerugian Materiil:

• Luas Tanah Para PEMBANTAH yang sebagian diakui oleh TERBANTAH I seluas 7.880 m (meter persegi);
• Harga Tanah : Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per meter;
• Luas Tanah x Harga Tanah Per 1 (satu) meter;
• 7.880 m (meter persegi) x Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) = Rp 70.920.000.000,00 (tujuh puluh milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah);
  1. Kerugian Immateriil:
• Para PEMBANTAH mengalami kerugian akibat gugatan dari TERBANTAH I sehingga dikemudian hari Para PEMBANTAH akan mengalami nama baik Para PEMBANTAH di daerah tempat tinggal menjadi buruk, serta mempengaruhi psikologis para PEMBANTAH, sehingga Para PEMBANTAH akan mengalami kerugian IMMATERIL, namun dianggap cukup ditetapkan sebesar = Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
  1. Menghukum TERBANTAH I  untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap kali TERBANTAH I lalai/mangkir dalam memenuhi Putusan Pengadilan semenjak teguran pertama sampai terlaksananya Putusan ini;
  2. Menyatakan Putusan Nomor 160/Pdt.G/2018/PN.JKT.Utr. di Pengadilan Jakarta Utara jo. Putusan Nomor 134/PDT/2020/PT.DKI di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta jo. Putusan Nomor 1758 K/Pdt/2021 di Mahkamah Agung jo. Putusan Nomor 1015 PK/PDT/2023 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya Putusan a quo Batal Demi Hukum;
  3. Menghukum kepada TERBANTAH I dan TERBANTAH II secara tanggung renteng untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;
  4. Menghukum kepada TURUT TERBANTAH I, II, III,IV dan V untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et  bono).