Dalam Provisi:

1. Menyatakan demi hukum bahwa pemeriksaan permohonan praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON, harus diperiksa terlebih dahulu sebelum dilakukannya pemeriksaan pokok perkara sekalipun TERMOHON sudah melimpahkan perkara a quo ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
2. Memerintahkan TERMOHON demi hukum agar tidak melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan sebelum permohonan praperadilan a quo diputus.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Tidak Pidana Kekerasan Seksual, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon beserta segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum  Termohon  untuk  membayar  biaya  perkara  menurut  hukum.

PENUTUP

Demikian permohonan praperadilan ini Pemohon ajukan dengan itikad baik demi tegaknya hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta kepastian hukum yang adil bagi Pemohon. Besar harapan Pemohon kiranya Yang Mulia Majelis hakim praperadilan berkenan mengabulkan permohonan ini untuk seluruhnya.

Namun, Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Hakim, Pemohon menyampaikan terima kasih.